.jpg)
PEKANBARU - Sungguh sangat memprihatinkan, puluhan ribu guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah(MDTA) yang ada di Provinsi Riau ternyata hidup dalam kondisi yang jauh dari kata sejahtera. Pasalnya hingga saat ini dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam, honor yang diterima oleh guru agama Islam dalam mengajar jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP).
Honor yang diterima tiap bulannya hanya berkisaran antara Rp 400.000 hingga Rp 600.000 saja. Sementara UMP Riau untuk saat ini sudah mencapai Rp 2.464.104,06. Ini tentu sedikit-banyak akan mengganggu konsentrasi dalam mengajar dengan "memutar otak" untuk mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Provinsi Riau melalui Dewan Kode Etik, DR. H. Hasyim, S Pd.I, MA saat di konfirmasi di ruang kerjanya terkait persoalan yang dihadapi oleh guru MDTA ini menyebutkan, apa yang terjadi harus jadi perhatian serius dari semua kalangan. Terutama bagi Kepala Daerah dan pihak DPRD untuk memberikan tambahan kesejahteraan dalam bentuk insentif.
"Selama ini memang sudah ada bantuan yang diberikan melalui APBD seperti yang dilakulan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun belakangan ini sedikit terganggu dengan adanya kebijakan dari Pusat, sehingga yang diterima itu tidak penuh kalau satu tahun itu ada 12 bulan, ada sekitar beberapa bulan tidak terima. Namun untuk tahun ini, pada bulan Februari 2018 akan kembali cair," sebutnya menjelaskan, Kamis (25/01).
Dikatakan juga oleh Sekretaris Umum MUI Kota Pekanbaru ini, persoalan lain yang dihadapi oleh guru-guru MDTA ini adalah, setiap Kabupaten/Kota tidak sama besaran insentif yang diberikan oleh Kepala Daerahnya. Tertinggi adalah Kota Pekanbaru dengan per bulannya Rp 650 ribu. Untuk daerah lain masih dibawah itu berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 370 ribu.
"Sangat besar harapan adanya kebijakan dari Pemerintah terutama pada Kepala Daerah yang punya kepedulian terhadap perkembangan generasi muda Islam. Guru MDTA dalam pengabdiannya hanya mengharapkan honor dari Pengurus Mashid yang dihimpun dari masyarakat, yayasan dan lainnya. Itu yang diterima jauh dari harapan, kalau kita ambil rata-rata se Riau yang diterima per bulan oleh guru MDTA berkisar Rp 250 ribu hingga Rp 600 ribu. Mengingat di daerah pelosok jauh lebih memprihatinkan," sebutnya lagi.
Untuk itu menurut ustadz ini juga, pemberian insentif dari pemerintah sangat diharapkan dalam menambah apa yang sudah diberikan oleh pihak MDTA masing-masing atau yayasannya. Sehingga semangat mengajar dari puluhan ribu guru MDTA yang ada se Riau tetap ada. Tujuannya mencetak generasi muda yang Islami melalui MDTA sesuai visi dan misi Riau terwujud dengan baik.
"Menurut saya pihak pemerintah tidak ada niat untuk tidak mau meningkatkan kesejahteraan para guru MDTA ini. Hanya saja ketersediaan anggaran yang dimiliki terbatas. Pastinya ini tetap jadi pemikiran pemerintah untuk tetap jadi perhatian," sebutnya juga sembari minta para guru MDTA untuk bersabar dan fokus dalam mengajar.
Tempat terpisah saat dikonfirmasi pada salah seorang guru MDTA yang ada di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru, ustadz Zakir mengakui kalau honor yang diterimanya per bulan dari tempatnya mengajar memang jauh dari harapan. Tambahan penghasilan memang sangat diharapkan dari insentif yang ada dari pemerintah.
"Tahun lalu memang tidak penuh diterima, satu tahun ada yang tidak diterima beberapa bulan. Tahun 2018 ada informasi akan turun di bulan Februari ini. Kita berharap ini tidak hanya isu belaka tapi benar adanya dan dikucurkan tiap bulannya," jelas guru yang akrab disapa ocu ini oleh para karib kerabatnya.
Sumber: mcriau
.jpg)
